Komentar Atas Undang Undang Perumahan dan Permukiman
Buku Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman ini dilengkapi dengan Konsep, Kebijakan dan Juklak-Juknis Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).Buku ini bisa diperoleh di TB Gramedia, Bandung Book Center, TB Palasari atau bila kesulitan bisa menghubungi penerbitnya langsung CV Mandar Maju (Bandung) atau Penulisnya langsung di hermityes@yahoo.com
KATA PENGANTAR
Sungguhpun Undang-undang Perumahan dan Permukiman ini lahir lima belas tahun yang silam, namun ternyata materi atau substansinya masih relevan dengan issue-issue strategis saat ini yaitu pengadadaan rumah, perumahan dan permukiman dalam skala ekonomis dan optimum. Bahkan issue-issue demikian diperkirakan akan masih berlangsung 50 tahun ke depan sepanjang daya beli baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia pada umumnya masih relatif rendah.
Mengingat substansi andalan dari Undang-undang ini tampaknya adalah konsep pendekatan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba BS), maka kehadiran Juklak dan Juknis mengenai Kasiba dan Lisiba BS serta Tatacara Penunjukan Badan Pengelola Kasiba dan Penyelenggara Lisiba BS sebagaimana dituangkan dalam bentuk tiga buah Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31, 32 dan 33 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan teknis atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang hal yang sama harus kita sambut gembira setelah kita – terutama pemilik tanah dan para pelaku pembangunan perumahan seperti pengembang – terpaksa harus menunggu selama 14 tahun terhitung sejak lahirnya UU Perumahan dan Permukiman ini. Lebih baik terlambat daripada tidak. Oleh karena itu ketiga Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tersebut dirasa perlu untuk dilampirkan di bagian belakang buku ini secara utuh.
Pada kesempatan yang berharga ini perkenankan penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih teristimewa kepada Bapak Punomo dan Bapak Dodon T. Tarmidi yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk berani menulis judul buku ini, dan tentunya kepada Penerbit Mandar Maju yang bersedia menerbitkan buku ini. Semoga bantuan para beliau ini menjadi amal saleh dan buku ini pun memberikan manfaat seluas-luasnya.
Bandung, Pebruari 2008
- Herman Hermit -
DAFTAR ISI
Kata Pengantar |i
Daftar Isi |iii
BAB I PENDAHULUAN |1
- SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI UNDANG UNDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |1
- PERATURAN PERUNDANGAN LAIN YANG ERAT TERKAIT |12
- MATERI DAN PENJELASAN PASAL 1 DAN PASAL 2 |16
- ISSUE-ISSUE STRATEGIS “SEPANJANG ZAMAN” |20
- KEPELOPORAN PERUM PERUMNAS SEBAGAI PELAKU |24
- PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |28
BAB II ASAS DAN TUJUAN |31
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 3 DAN PASAL 4 |31
B. NILAI-NILAI UNIVERSAL |32
C. KEBUTUHAN DASARIAH DAN FUNGSI HUNIAN |33
D. PERMUKIMAN DALAM KONTEKS KEWILAYAHAN |34
E. RUMAH SEBAGAI BANGUNAN GEDUNG FUNGSI HUNIAN |35
BAB III PERUMAHAN |38
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 5 SAMPAI DENGAN PASAL 17 |38
B. EMBANGUNAN PERUMAHAN SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN PENATAAN RUANG |46
C. PERSYARATAN RUMAH DAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG BANGUNAN GEDUNG |48
D. HAK DAN KEWAJIBAN INDIVIDU DAN BADAN HUKUM |54
BAB IV PERMUKIMAN |56
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 18 SAMPAI DENGAN PASAL 28 |56
B. KAWASAN SIAP BANGUN SEBAGI PENDEKATAN MEWUJUDKAN PERUNTUKAN KAWASAN PERMUKIMAN |67
C. CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PASAR TANAH |69
D. BADAN PENGELOLA KAWASAN SIAP BANGUN |72
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT |75
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 29 |75
B. PARTICIPATORY PLANNING AND BUILDING |75
C. KONSOLIDASI TANAH MASIH WUJUD TERBAIK DARI PARTISIPASI MASYARAKAT |78
D. PRINSIP-PRINSIP PROGRAM DAN KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH |80
BAB VI PEMBINAAN |83
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 35 |83
B. PEMBINAAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PERUNTUKAN PERMUKIMAN |87
C. PENGADAAN TANAH |88
D. PEMBAGIAN URUSAN PERUMAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH |90
BAB VII KETENTUAN PIDANA |91
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 36 DAN PASAL 37 |91
B. SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF |92
C. MELURUSKAN KEMBALI “CARA KITA BERHUKUM” |94
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN |96
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 38 DAN PASAL 39 |96
B. ASPEK EDIFIKASI DAN SIFAT EDUKATIF |96
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN |97
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 40 |97
B. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT |97
BAB X KETENTUAN PENUTUP |99
A. MATERI DAN PENJELASAN PASAL 41 DAN PASAL 42 |99
B. MASIH DIPERLUKAN PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA |99
DAFTAR PUSTAKA |101
LAMPIRAN:
A. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KASIBA DAN LISIBA BS |
B. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 32 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KASIBA DAN LISIBA BS |
C. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 33 TENTANG TATACARA PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KASIBA DAN PENYELENGGARA LISIBA BS |
Herman Hermit
Email: hermityes@yahoo.com.
HP 6282115552966.
Aktivitas: membaca, menulis, meneliti, tennis dan travelling.
